Sekolah Riset,- 70 tahun yang lalu, Soekarno sudah mewanti – wanti bahwa ilmu pengetahuan harus berorientasi pada hajat hidup orang banyak. Ilmu pengetahuan tak boleh dimonopoli untuk kepentingan parsial golongan tertentu guna menjadi alat legitimasi melakukan tindakan yang tidak manusiawi. Pesan Soekarno tersebut disampaikan dalam penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada 19 September 1951.
Polemik terkait dunia riset hingga saat ini terus bergulir dan posisinya kian menghawatirkan karena program riset yang disponsori Negara dinilai lebih berbelit – belit ke dalam urusan administrasi. Yangmana periset/peneliti harus rigit membuat laporan alokasi anggaran. Hal ini jugalah yang membuat Sharlini selaku pendiri Nusantics trauma terkait dunia penelitian di Indonesia, yang menurutnya terlalu berbelit – belit masalah birokrasi.
Hal itu juga diungkap Veronica Taylor, Profesor Hukum dan Regulasi di Australian National University (ANU), menurutnya pola pikir yang masih birokratis membuat kebijakan dan perencanaan pendanaan penelitian menjadi kaku. Pendanaan riset pun belum berbasis misi nasional (mission-based) melainkan masih berbasis institusional. Dilansir dari katadata.co.id,(29/9)
Senada dengan Sharlini dan Veronica, Amin Tohari selaku pendiri sekolah riset SatuKata mengatakan riset saat ini menjadi urusan yang sangat administrative dalam artian menjadi urusan laporan keungan. Sehingga secara samar riset itu seolah – olah yang terpenting adalah bagaimana peneliti/periset dapat membuat laporan distribusi keungan secara terperinci.
Persoalan administrasi tersebut sangat disayangkan oleh Amin Tohari, seharusnya peneliti/periset harus membuat laporan mengenai produksi ilmu pengetahuan. Jadi seakan menjadi kewajaran bila hasit riset di Indonesia yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan tidak mampu menjawab persoalan bangsa karena peneliti/periset sudah terjerat oleh peraturan administrasi.
Ia mencontohkan hasil riset tentang sumber daya alam Indonesia sudah ribuan tapi mengapa persoalan keadilan distribusi sumber daya alam masih terus terjadi hingga saat ini. Selain itu, ia juga mencontohkan riset tentang kerukunan ummat atau kerukunan kebangsaan sudah dilakukan ribuan kali dilakukan namun kenapa hingga saat ini kita masih sering menyaksikan konflik – konflik terkait kerukunan terjadi di masyarakat.
Solusi Amin Tohari terkait polemik riset di Indonesia adalah membudayakan masyarakat Indonesia melakukan riset, ilmunya bisa didapat dengan mengikuti dan belajar di sekolah – sekolah riset seperti sekolah riset SatuKata yang ia dirikan. Karena dengan memberi pengetahuan riset kepada masyarakat, mereka akan secara independen melakukan riset terhadap persoalan yang ada dilingkungannya.
Menurutnya, jika masyarakat mempunyai bekal ilmu pengetahuan riset mereka akan mempunyai data – data persoalan yang dihadapi masyarakat dan bahkan bisa mempunyai solusi cara penyelesaiannya.
Solusi Amin Tohari ini merupakan langkah progressive melakukan pencegahan apabila suatu saat lembaga riset dikuasai oleh penguasa sebagai alat indoktrinasi dan legitimasi ilmiah untuk kepentingan – kepentingannya.
Soekarno mengatakan bahwa anasir terpenting yang menentukan nasibnya suatu bangsa ialah kualitasnya dan kuantitasnya ia punya kemauan. (Di Bawah Bendera Revolusi II, hal. 102).
