Illustration by Canva
Amin Tohari
Sampai sekitar dua puluh tiga hari setelah banjir bandang Sumatera, dan saat tulisan ini sedang disusun, di media sosial pembicaraan masih didominasi oleh isu tentang status bencana. Pemerintah daerah dan sebagian masyarakat mendesak pemerintah pusat menaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Di pihak yang lain, presiden, sebagai representasi pemerintah nasional masih belum bergeming dari sikap awalnya. Banjir tiga wilayah itu belum bisa diberi status sebagai bencana nasional.
Pembicaraan lain yang juga cukup ramai adalah terkait dengan
bantuan dari luar negeri. Pemerintah nasional tetap berpendirian untuk tidak
membuka pintu bantuan asing. Pemerintah daerah terutama Aceh dan kelompok-kelompok
masyarakat tertentu bersikap sebaliknya. Bantuan asing sudah harus dipanggil
untuk mengatasi bencana tersebut.
Di luar dua isu itu ada banyak perbincangan lainnya juga
misalnya siapa yang paling peduli dan siapa yang cuma omong kosong. Ada juga
yang berusaha untuk menyorotkan angel kamera ke heroisme TNI,
kecepatannya bergerak, dan aksi nyatanya, dibanding kelompok masyarakat sipil
lainnya.
Sesuatu yang mengesankan kompetisi kedermawanan dan
kepedulian juga masih menjadi bahan omongan. Misalnya, siapa saja yang
menyumbang, berapa besaran angka sumbangannya, bagaimana cepatnya sumbangan itu
dikumpulkan, dan seterusnya.
Peran para selebgram juga menjadi perhatian untuk
memperlihatkan bahwa mereka lebih efektif, punya pengaruh lebih kuat, dalam hal
memobilisasi sumber daya daripada misalnya institusi-institusi formal pemerintah.
Mereka juga lebih cepat membantu, lebih duluan sampai di lokasi yang terdampak
paling parah.
Di tengah hiruk pikuk penanganan, muncul juga himbauan untuk
tidak mempolitisasi bencana. Memang maksudnya agar tidak memanfaatkan bencana
untuk tebar-tebar pesona, untuk sekedar mencari momen pencitraan semata seperti
dilakukan oleh seorang menteri yang memanggul karung beras. Kita bisa setuju
dengan himbauan ini bahwa yang dikedepankan haruslah rasa kemanusiaan.
Tapi kalau kita perhatikan dengan baik sebetulnya semua
perbincangan yang beredar di media digital maupun konvensional hampir tidak ada
yang tidak politis. Semua pembicaraan itu adalah pembicaraan politis, mulai
dari soal apakah ini bencana lokal atau nasional. Perlukah memobilisasi bantuan
asing, bagaimana sistem koordinasi lokal-nasional dalam penanganan bencana, juga
keterlibatan TNI dalam proses evakuasi dan seterusnya.
Jadi rasa-rasanya bencana apapun, termasuk banjir bandang, sebetulnya
adalah fenomena politik. Dan sejak awal ia tidak bisa menghindar dari
politisasi. Kenapa demikian karena kalau tidak dipolitisasi ia tidak bisa
ditangani. Kalau setuju dengan ini maka kita seharusnya punya politik yang
bagus dalam menangani bencana apa saja termasuk banjir bandang bukan malah
menghindarinya.
Untuk punya politik yang bagus itu pertama-tama yang harus dilakukan
adalah menjelaskannya dengan cara politik. Lalu pertanyaan berikutnya apa penjelasan
yang bisa membantu melihatnya dengan cara politik dan membuat kita bisa punya
politik yang bagus dalam menangani bencana.
Sudah tentu ada banyak penjelasan namun kali ini kita akan
membicarakannya dalam kerangka politik ruang. Kenapa ini lebih tepat karena,
yang pertama, hampir semua pembicaraan tentang banjir, tanpa disadari,
adalah pembicaraan tentang ruang. Itu berarti dalam bencana, juga dalam hal
lainnya, cara berpikir ruang inilah yang menonjol.
Yang kedua, kenapa banjir bandang Sumatera 2025
disebut bencana? Sama seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gunung meletus,
yang disebut bencana sebetulnya adalah peritiwa kehancuran ruang. Ketika itu
terjadi, pengetahuan, konsep dan imajinasi ruang yang sebelumnya ada sudah sama
sekali tak berfungsi.
Ketiga, ketika bencana terjadi, saat semua rata
dengan tanah, bangunan dan batas-batas hilang, kita seperti harus memproduksi
ruang baru. Ini tak bisa dihindari karena kalau tidak maka kita tidak bisa
menanganinya. Kita tidak bisa hidup dengan normal tanpa adanya pengetahuan
ruang.
Dunia yang kita tinggali ini bisa kita hidupi karena kita
memproduksi ruang itu setiap hari. Ketika ruang yang kita bangun terganggu,
hidup seperti berada dalam kekacauan. Apalagi kalau kehancurannya terjadi
secara massif, tingkat kekacauannya jelas akan semakin tinggi.
Keempat, tapi kenapa setiap kali terjadi bencana atau
kehancuran ruang, kita selalu bisa mengatasinya? Menurut Henry Lefebvre itu
bisa terjadi karena kita ini memang punya kapasitas memproduksi ruang. Artinya
kalau kita tidak punya kapasitas ini sulit dibayangkan kita bisa pulih dari
bencana. Kalau kita bisa mengetahui bagaimana kapasitas produksi ruang itu beroperasi
mungkin kita bisa cepat pulih.
Persis di situlah proyek
penelitian Henry Lefebvre yaitu memahami dan mengungkap bagaimana kapasitas
produksi ruang itu beroperasi. Dari penelitiannya yang panjang, ia menemukan
beberapa hal menarik. Pertama, ia melihat bahwa ruang tidak bisa
diproduksi secara individual. Produksi ruang selalu berada dalam sosial. Dan
yang dimaksudkan dengan sosial di sini adalah proses memproduksi ruang itu
sendiri.
Kedua, ternyata cara
bagaimana yang sosial itu memproduksi ruang melibatkan tiga proses yaitu spatial
space, yaitu aktivitas hidup misalnya makan, sekolah, kerja, ibadah, piknik
dan sebagainya. Kemudian ada proses konseptualisasi ruang (representations
of space atau conceived space) misalnya membuat denah ruang, peta ruang,
partisi ruang, tata ruang. Proses yang lainnya adalah ruang yang hadir dalam
imajinasi, dalam memori, dalam sejarah kolektif (representational spaces).
Yang ketiga, tidak hanya
sampai di situ saja, ternyata Lefebvre memperhatikan bahwa ketiga cara produksi
ruang itu saling berkontestasi satu sama lain. Perhatikan bencana banjir di
atas, sebagian kelompok memproduksi banjir sebagai fenomena alam dengan
menampilkan gambar gelombang air, rumah yang hanyut, jembatan runtuh, jumlah
korban meninggal, jumlah korban terdampak, situasi menyedihkan pasca banjir. Ruang
ini disebut dengan spatial space atau percieved space.
Kelompok lain memobilisasi
pengetahuan profesional dari ilmu banjir, ilmu hidrologi, ilmu tata ruang, ilmu
lingkungan, ilmu cuaca, ilmu tata pemulihan bencana dan seterusnya. Melalui
ilmu peta diperlihatkan area tutupan hutan yang sudah gundul di beberapa titik
untuk menunjukkan penyebab banjir. Inilah ruangnya para ahli yang disebut concieved
space.
Kelompok yang lain memproduksi
ruang bencana itu dengan memperlihatkan aksi kedermawanan, mereka memobilisasi
bantuan, menggalang dana, mendorong solidaritas kolektif, memperkuat empati
terhadap para korban, menghimbau untuk tidak mempolitisasi, dan seterusnya. Ada
juga yang menangis dengan mengasosiasikan banjir dengan tsunami Aceh. Lefebvre
menyebut ruang ini dengan lived space atau representational spaces.
Dalam setiap bencana, ketiga
ruang itu, masing-masing seperti saling mengokupasi. Di banjir bandang tersebut
ketiganya juga kelihatan saling tumpang tindih dan kita seperti bingung menyaksikannya
karena diajak dan ditarik untuk berpindah-pindah produksi ruang. Kita bisa
berada di lebih dari satu ruang secara sekaligus. Inilah maksud dari bahwa
produksi ruang tidak pernah terjadi di luar politik.
Tapi pertanyaannya, kalau kita
sudah tahu hal itu, terus apa? Menurut Lefebvre produksi ruang ini pada
akhirnya didominasi oleh ruangnya para profesional, urban planner.
Mereka menyusun master plan, mengukur, mempartisi, menentukan fungsi,
membatasi, membuat regulasi ruang dan sebagainya.
Perhatikan saja setelah bencana
ini diatasi, akan ada yang mengecek sungai, berapa dalamnya, berapa lebarnya,
bagaimana perubahan fungsinya. Juga ada yang mempelajari pola aliran banjirnya,
dari mana datangnya, mana saja areal yang dilaluinya, kemana perginya. Ada juga
yang mengecek tutupan hutan, mana yang kritis, mana yang masih bagus, siapa
pelakunya. Dari mana datangnya kayu-kayu gelondongan, siapa menebangnya. Semua
jawaban ini akan menentukan bagaimana ruang berikutnya ditata.
Lefebvre kemudian melanjutkan,
meskipun produksi ruang para profesional ini menang, tetapi ia terus disubversi
oleh spatial space dan lived space. Dalam kasus erupsi Merapi di
Yogyakarta, kengerian itu malahan menjadi atraksi wisata baru padahal para
profesional sudah membuat zonasi wilayah bahaya. Itu juga yang menjelaskan
kenapa di kota-kota tertentu jalan raya yang dibuat untuk memperlancar
transportasi malah jadi tempat demonstrasi.
Cara yang biasa digunakan oleh concieved
space para profesional dalam mengambil alih penataan ruang adalah dengan
mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu objektif dan terukur, didasarkan pada
pengamatan yang teliti, dan dilegitimasi pengalaman dari banyak tempat yang
sudah teruji.
Tapi Lefebvre lebih jauh
mengamati bahwa concieved space ini selalu mengalami subversi. Ini karena
ia menciptakan yang namanya abstract space atau ruang yang tidak punya
jiwa, kaku, berisi ukuran, geometris, ruang yang nggak asyik. Tapi ironisnya abstract
space ini malah melahirkan ruang lain yang disebutnya dengan differential
space yang berfungsi mentransformasinya. Itulah yang menjelaskan kenapa di urban
space akan selalu ada mural, pengamen di lampu merah, pedagang kaki lima di
trotoar.
Kalau kita bawa ini ke dalam
banjir bandang ceritanya akan menjadi, tata ruang dirancang oleh profesional
dalam mode produksi concieved space. Setelah dikunci dalam regulasi perda
tata ruang, ia menjadi abstract space. Pembalakan liar, konversi lahan,
tambang ilegal muncul sebagai differential space. Keduanya lalu memicu
banjir parah yang menciptakan krisis ruang. Banjir ini kemudian memanggil produksi
ruang baru berikutnya dengan menciptakan abstract space dan differential
space yang lainnya. Begitu seterusnya, karena kita tidak bisa hidup kalau
tidak memproduksi ruang, dan prosesnya berlangsung dengan sangat politis.
Referensi
Goonewardena, K., Kipfer, S., Milgrom, R. and
Schmid, C. (eds.) (2008) Space,
Difference, Everyday Life: Reading Henri Lefebvre. London: Routledge.
Lefebvre, H. (1984) Everyday Life in the Modern World. New York: Routledge.
Lefebvre, H. (1991) The Production of Space. Translated by D. Nicholson-Smith.
Cambridge, MA: Blackwell.
Lefebvre, H. (2004) Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life. New York: Bloomsbury Academic.
0 Komentar