Dr. Amin Tohari
Meskipun dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi ada tiga kabar baik
di awal tahun ini. Yang pertama adalah di bulan Januari lalu sebuah stand-up
comedy mendapatkan perhatian yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Jika
sebelumnya hanya dilihat semata soal entertainment, sekarang ia bukan lagi
sekadar pertunjukan orang melucu melainkan cara menyampaikan kritik pada
kekuasaan.
Kabar kedua adalah kehadiran buku Politik Emansipasi:
Opresi, Resistensi dan Subjek Revolusioner. Buku ini menarik. Ia memuat
ringkasan paling penting dari dua belas orang peneliti, yang hasil risetnya
masih sangat relevan untuk diaplikasikan, dipelajari dan dikembangkan.
Kabar baik ketiga adalah pertautan antara pertunjukkan Mens Rea
Pandji Pragiwaksono yang sempat viral dengan terbitnya buku politik emansipasi
yang ditulis oleh Fredick Broven Ekayanta, seorang dosen muda kritis dari departemen
ilmu politik Universitas Sumatera Utara Medan. Bung Fred, begitu biasanya ia
dipanggil, adalah seorang pembelajar yang sangat tekun di Sekolah Riset
Satukata. Mungkin sudah sekitar lebih dari sepuluh kelas yang diikutinya.
Untuk membahas tiga hal itu kita mulai dengan bertanya, “Apa yang bisa
kita dapatkan kalau kita menggunakan politik emansipasi untuk membaca Mens
Rea Pandji?”. Sebelum membahasnya lebih jauh, kita coba kulik dulu apa isi
buku tersebut.
Buku setebal 225 halaman itu terdiri dari 11 bagian pembahasan atau
bab. Setiap babnya membicarakan bangunan teori yang dihasilkan dari penelitian
panjang oleh 10 orang peneliti. Sepuluh peneliti tersebut adalah Jurgen
Habermas, Cornelius Castoriadis, Gilles Deleuze & Felix Guattari, Antonio
Negri, Judith Butler, Jean Francois-Lyotard, Giorgio Agamben, Slavoj Zizek,
Alain Badiou, dan yang terakhir Ernesto Laclau.
Kesepuluh orang peneliti itu menjawab pertanyaan sangat mendasar yaitu
bagaimana di zaman yang baru ini kita menjalankan politik emansipasi. Buku ini
sangat baik dalam misalnya menjawab pertanyaan yang sering digelisahkan banyak
orang terkait dengan reformasi, “kenapa meskipun sudah lebih dari dua dekade
ini kita menjalankan reformasi tapi kondisi kita tak banyak berubah?”. Semua
rasanya masih di sekitar situ saja. Tak bisa dipungkiri memang bahwa mungkin kita
telah berubah dalam banyak hal tapi kok rasa-rasanya semua itu hanya ilusi. Atau
jangan-jangan kita memang selalu butuh ilusi yang berfungsi seperti telah
membawa kita dalam keadaan yang seolah sudah baru.
Pertanyaan lain yang juga biasanya dikaitkan dengan pertanyaan pertama
di atas adalah kenapa mereka yang dulu mengkritik sistem lama setelah berkuasa
kelakuannya kok sama saja bahkan lebih parah. Malahan beberapa pengamat
mengatakan mereka yang sekarang ini berkuasa kuat sekali menunjukkan kesan ingin
mengembalikan sistem lama Orba.
Memang ada banyak jawaban yang bisa diajukan untuk merespon
pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi buku ini mengajak untuk keluar dari
semua jawaban mainstream yang selama ini tersedia dan sepertinya kita
harus mencurigai jangan-jangan jawabannya ada dalam cara bagaimana kita selama
ini memahami politik emansipasi (posmarxisme). Gejala-gelaja dari ketiadaan
politik emansipasi posmarxisme dalam era reformasi ini misalnya terungkap dalam
kata-kata, “perubahan kita hanya bersifat parsial dan teknikal, kita tidak
pernah berubah secara subtansial”.
Ini pula yang terus menghantui para aktivis demokrasi yang
berkali-kali melakukan survei demokrasi dan secara berulang juga kecewa karena menemukan
jawaban bahwa demokrasi yang kita praktikkan sejauh ini hanya berjalan secara
prosedural dan makin menjauh dari demokrasi subtansial. Kita dibuat sibuk
dengan urusan aturan, prosedur, tata kelola kelembagaan, survei pemenangan dan
seterusnya tapi lupa pada cita-cita demokrasi yang sesungguhnya.
Belakangan bahkan demokrasi tidak lagi dilihat sebagai persoalan
keadilan melainkan urusan penghematan anggaran. Pembingkaian bahwa demokrasi
mahal justru datang dari para politisi yang selama ini diuntungkan oleh
demokrasi. Mereka mencoba mengidentikkan demokrasi dengan biaya politik mahal padahal
yang mahal bukan demokrasinya tapi praktik berpolitik yang transaksional. Mereka
ingin tetap berkuasa tapi dengan biaya politik yang murah dan sistem yang disederhanakan.
Secara tanpa disadari cara berpikir ini bersumber dari pengajaran ilmu politik
yang entah bagaimana membuat masyarakat, termasuk para politisi itu, menganggap
kalau demokrasi itu urusannya hanyalah soal pemilihan jabatan publik. Sehingga
selama reformasi berlangsung sampai saat ini kita semua disibukkan dengan
bongkar pasang sistem pemilihan pejabat publik. Sementara demokrasinya tinggal
seperti bayang-bayang di kejauhan yang hampir hilang di telan malam.
Membaca buku politik emansipasi posmarxime tersebut kita akan dibawa
untuk melihat banyak perspektif yang berbeda-beda dalam bagaimana melakukan
perlawanan terhadap struktur penindasan yang beroperasi dengan sangat rapi
hingga bahkan kita tidak pernah menyadarinya. Alih-alih menyadari, yang terjadi
justru menganggap penindasan itu sebagai hal yang sudah lumrah atau malah sebuah
keharusan. Akibatnya kita tidak pernah mempertanyakannya lagi. Bahkan bertanyapun
bisa dianggap kesalahan. Situasi ini berbahaya karena itu pertanda bahwa politik
sedang pelan-pelan dilenyapkan.
Upaya melenyapkan politik bukan hanya muncul misalnya dalam gejala mengidentikkan
demokrasi dengan pemborosan anggaran demi supaya pemborosan anggaran di tempat
lain seperti MBG dianggap legitimate. Tapi coba perhatikan bagaimana dalam
cerita tentang efisiensi, pertanyaan tentang untuk keperluan apa anggaran yang
diefisienkan itu dan kelompok siapa yang memperoleh keuntungan besar darinya
tidak pernah secara terbuka didiskusikan. Semua berjalan dengan tiba-tiba lalu
kekonyolan-kekonyolan muncul di mana-mana.
Karena itu mungkin kita perlu memberi apresiasi pada pertunjukan Mens
Rea Panji bulan Januari itu. Kritiknya tajam dan mengguncang. Pihak-pihak yang
merasa dilucukannya mencoba menyerang. Sebagian yang lain menganggap kritik itu
suatu yang diperlukan, jadi tak perlu baper dan dipermasalahkan.
Kalau kita perhatikan, dari sisi materinya, sebetulnya tidak ada yang
baru. Apa yang diceritakannya adalah ha-hal yang selama ini bertebaran di masyarakat,
di media massa, di media sosial. Kemampuan
stand up yang dimiliki Pandji membuat bahan-bahan yang sudah ada itu bisa
tampil secara satir dan menciptakan ironi. Tapi justru karena itu orang-orang
meskipun merasa tertampar tapi sekaligus bisa tertawa. Apa yang dilakukan Pandji
sebetulnya melubangi ilusi yang dengan jumawa dan berlagak sedang dibangun oleh
rezim sekarang ini. Meskipun ia juga melakukannya dengan menciptakan ilusi baru.
Seperti nanti yang anda akan bisa temui saat membaca buku politik
emansipasi, ilusi memiliki peran sangat penting dalam mendorong perubahan. Kita
semua butuh ilusi untuk bisa menjalani hidup ini dengan cukup meyakinkan. Ia
juga membuat kita merasa berada di pihak yang benar. Amerika menyerang Iran karena
ilusinya sebagai negara super power sedang krisis. Israel membombardir
negara-negera Timur Tengah karena ilusi tentang Greater Israel berdasar
kitab sucinya. Dan Iran berhasil menjaga ilusinya sebagai negara Islam yang
cukup berhasil membuatnya bertahan meskipun diembargo sana-sini. Tapi ilusi ini
juga yang menjadikannya tak takut menantang upaya pemaksaan ilusi super
power Amerika dan Israel. Berbeda dengan Indonesia yang lama membangun
ilusi sebagai negara yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah justru
mengakhiri ilusi itu dengan tunduk pada agenda imperialisme yang bersembunyi di
balik dalih perdamaian dunia.
Setiap ilusi selalu akan mengalami krisis karena itulah ia disebut
ilusi. Persoalannya adalah kalau ia betul-betul runtuh maka kita akan
kehilangan arah dan ini masalah yang sangat serius. Itulah kenapa orang atau
negara akan melakukan apa saja untuk menjaganya dan mempertahankannya, mungkin
lewat perang, mungkin juga lewat MBG. Sebuah ilusi berada di puncak kekuatannya
ketika yang mempercayainya menganggap itu bukan ilusi.
Referensi
Ekayanta, F.B. (2026) Politik Emansipasi: Opresi, Resistensi dan Subjek
Revolusioner.
Yogyakarta: Sekolah Riset Satukata.
Samadhi, W.P. and Warouw, N. (2009) Building Democracy on the Sand:
Advances and Setbacks in Indonesia. Jakarta dan Yogyakarta: Demos dan PCD Press.
Saravanamuttu, J. (1995) ‘Post-Marxism: Implications for Political
Theory and Practice’, Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast
Asia, 10
(1), pp. 45–64. Available at: http://www.jstor.org/stable/41056902
Sharpe, M. and Boucher, G. (2010) Žižek and Politics: A Critical
Introduction.
Edinburgh: Edinburgh University Press. Available at: http://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1g09wx4
Stavrakakis, Y. (2002) Lacan and the Political. New York:
Routledge.
0 Komentar