Bagaimana Pemimpin Besar Dilahirkan? Paradoks Khomeini dan Gus Dur

 

 sekolah riset satukata,-

Dr. Amin Tohari

  

Hal yang juga menarik untuk kita perhatikan dari perang Iran-Israel saat ini adalah tulisan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang tersebar di media sosial tentang Khomeini. Saat menuliskan tulisan itu usianya sekitar 39 tahun, usia muda yang masih menyala-nyala. Artikel itu sendiri pertama kali diterbitkan oleh majalah Tempo pada tahun 1979 persis ketika revolusi Islam Iran sedang terjadi.

Kalau kita baca sampai akhir, pesan utama Gus Dur dalam tulisan itu dua hal saja. Pertama, jangan terlalu gembira dulu dengan capaian Khomeini, tapi juga jangan terlalu cemas dan takut atas perkembangan Iran di bawah kepemimpinannya.

Yang kedua, dan ini yang paling ditekankan, sekaligus merupakan pandangan politiknya hingga akhir, meskipun capaian Revolusi Islam Iran Khomeini sangat mengguncang, jangan juga buru-buru untuk menjadikan Islam sebagai tatanan utama dalam mengatur kehidupan, yang disebutnya “terlalu pagi”. 

Redaksi persisnya, “Lebih jauh lagi, bukankah terlalu pagi bagi kita untuk mengukur Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan hanya dari perkembangan yang ditimbulkan oleh Khomeini?”. 

Kalimat ini jelas memperingatkan bahwa bisa berbahaya kalau apa yang terjadi di Iran itu dengan serta merta dicopy paste tanpa memahami kompleksitas sosial politik yang melingkupinya.

Di sisi lain, melalui kalimat itu, Gus Dur seperti sedang bicara kepada kelompok yang seolah mendapatkan angin segar, bahwa keinginan mereka untuk menegakkan sistem pemerintahan Islam yang total menemukan basis empiriknya dalam apa yang digapai oleh Khomeini di Iran, di mana agama dan negara, meminjam Amin Abdullah, bisa dikoneksikan dan diintegrasikan.  

Setelah 46 tahun tulisan itu diterbitkan, Republik Islam Iran masih sama, tidak tumbang atau berganti haluan. Melihat fenomena Iran sekarang ini kalau kita pakai pesan utama tulisan Gus Dur tersebut bunyinya kira-kira, jangan terlalu senang dulu dengan capaian Iran. 

Tapi juga jangan terlalu sedih bahwa dunia akan menjadi Iran yang lain. Masih terlalu pagi menjadikan Iran sebagai ideal type untuk dicontoh bagi negara Islam atau negara dengan jumlah pemeluk Islam terbanyak seperti Indonesia, misalnya.

Dalam tulisan itu kita bisa merasakan juga betapa fenomena Khomeini berada dalam ketegangan antara apakah kita harus bergembira dan bereforia tentang Islam sebagai kekuatan revolusi ataukah murung karena belum begitu bisa dilihat dengan jelas nasib demokrasi Iran di bawah kepemimpinan Khomeini.

Ketegangannya bisa lebih banyak lagi, tapi ketegangan inilah yang tampaknya menarik Gus Dur masuk ke dalamnya. Sehingga dalam ketegangan itu Gus Dur disergap paradoks dan ketidakjelasan, baik ketidakjelasan Khomeini sendiri maupun ketidakjelasan tata kelola politik Iran setelahnya yang kelihatan ambigu. Karena belum jelas maka jangan terburu-buru, begitulah kira-kira maksud dalam tulisannya.

Okelah bahwa dari tulisan itu kita bisa menebak di mana sikap politik Gus Dur sendiri terhadap Revolusi Islam Iran dan Khomeini, yang disebutnya “pejuang tua” dan belum jelas apakah dia “Dewa Penolong atau Setan”. 

Tapi ada satu hal menarik yang disinggungnya dan tampaknya Gus Dur sendiri tidak cukup menyadarinya. Kalau hal ini dielaborasi lebih jauh bisa membantu kita mengerti mengapa, bahkan Gus Dur sendiri, tidak sadar menjadi bagian dari pengaruh Khomeini yang sedang menempati posisi sebagai pemimpin yang hegemonik.  

Elaborasi lebih mendalam terhadap aspek ini dilakukan oleh Ernesto Laclau saat ia berusaha menjelaskan pemimpin populis. Dalam upaya menjelaskan ini Laclau menceritakan tiga kasus yang berbeda yaitu Juan Peron di Argentina, Ayatollah Ali Khomeini, dan Mustafa Kemal Ataturk di Turki. Kasus-kasus ini ia gunakan untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana pemimpin hegemonik muncul.

Penjelasannya panjang dan dia menulis buku khusus untuk menjawab pertanyaan itu, judulnya On Populis Reason (2005). Tapi kalau disederhanakan pemimpin populis muncul ketika ia keluar dari partikularitasnya dan menduduki wilayah yang disebut universal. 

Wilayah partikular adalah wilayah di mana ia merepresentasikan kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Sedangkan wilayah universal adalah ketika ia menjadi representasi bagi kepentingan kolektif yang lebih luas. Di sini ia menjadi simbol yang menyatukan beragam kepentingan kelompok. Dan untuk mencapainya ia melewati situasi yang disebut political.  

Bagaimana yang politis itu terbentuk, kita perlu sedikit menengok kembali Iran sebelum revolusi terjadi. Ketika Ahmad Mossadegh terpilih secara demokratis sebagai presiden Iran, AS menggulingkannya dan menggantinya dengan Reza Pahlevi, keluarga kerajaan yang menjadi anak kesayangan AS. 

Publik Iran saat itu terbelah dalam dua kutub politik yang saling bersebarangan antara kelompok pro Mossadegh dengan pro Pahlevi. Khomeini sendiri sejak awal berada di pihak yang bersebarangan dengan Syah Iran. 

Ketika pengaruh Khomeini makin meluas, politik pengasingan dijalankan oleh rezim saat itu untuk menjauhkan Khomeini dari peoplenya. Tapi dari tempat pengasingannya Khomeini merekam pidato lalu disebarkan ke seluruh Iran.  

Berkebalikan dengan dugaan rezim Syah Iran bahwa pengasingan melemahkan perjuangan, justru malah membuat Khomeini menempati posisi sebagai simbol perjuangan kolektif yang mengatasi sekat-sekat politik yang ada. Bani Sadr, kaum Mullah, dan kelompok Bazargan yang sebelumnya saling tidak bersatu berbalik mendukung Khomeini.

Dalam teorisasi Laclau inilah saat di mana “konsep” bergerak menjadi “nama” (naming). Sebelum diasingkan Khomeini seperti konsep yang spesifik menunjuk pada objek tertentu dan cakupannya terbatas (kaum Mullah idealis). 

Tapi justru dalam pengasingan ia berubah menjadi “nama” bagi semua yang berseberangan dengan syah Iran Reza Pahlevi dan Amerika. Khomeini menempati kedudukan sebagai perekat terbentuknya rantai ekuivalensi bagi semua yang sebelumnya dipisahkan oleh garis perbedaan.

Kelompok nasionalis pimpinan Bazargan, kelompok kiri sosialis-Marxis Iran, Partai Republik Islam, Jameh-ye Rouhaniyat-e Mobarez atau organisasi ulama yang aktif mengorganisasi protes, kaum tradisionalis dan sebagainya, mereka adalah entitas yang sangat berbeda satu sama lain dan dalam banyak hal tak bisa ketemu. 

Tidak ada transaksi politik dengan Khomeini atas dukungan yang mereka berikan dan menukarnya dengan misalnya jabatan, uang atau perlakuan istimewa. Juga tidak ada voting. 

Satu-satunya yang membuat mereka bisa menerima Khomeini adalah ia membuat masing-masing kelompok partikularitas politik tersebut berdiri dengan perbedaannya namun pada saat yang sama memungkinkan semua untuk membangun ikatan kolektif.

Ketika Amerika sebagai sesuatu yang menghambat menubuh pada syah Iran, Reza Pahlevi, segera hal ini memanggil kebutuhan untuk menemukan simbol bagi semua entitas partikular yang bersebarangan dengannya. 

Mereka adalah semua yang merasa dihambat mencapai keutuhannya oleh rezim syah, mulai dari pedagang pasar, kelompok nasionalis, para mullah, intelektual kritis yang marah atas pembunuhan Ali Syariati, Partai Republik Islam, dan seterusnya. Khomeini menempati lokasi ini untuk menyatukan semua partikularitas sosial tersebut agar menjadi satu kesatuan politik.

Revolusi Islam Iran sebagai proyek politik menjadi masuk akal karena secara terus-menerus berusaha membedakan diri dengan kelompok Pahlevi dan AS. Tanpa Pahlevi dan AS sulit rasanya membayangkan proyek itu bisa terjadi. 

Ini artinya AS dan Pahlevi adalah kondisi yang memungkinkan revolusi itu muncul. Dengan kata lain, AS dan Pahlevilah yang sebetulnya menciptakan revolusi Islam Iran.

Dan di sisi yang lain, untuk tetap bisa menduduki lokasi sebagai simbol kolektivitas, Khomeini harus terus membedakan dirinya dengan AS dan Pahlevi. Itulah yang menjelaskan kenapa embargo 47 tahun tidak membuat Iran melemah malah justru semakin kuat dan solid. 

Serangan ilegal yang menewaskan Khamenei pada Maret 2026 lalu dapat dibaca sebagai usaha AS dan Pahlevi menciptakan sekali lagi revolui Islam Iran yang baru dan itu berhasil. Semakin AS-Israel menggempur Iran, semakin revolusi Islam Iran terbentuk berlipat-lipat kali.  

Kembali ke tulisan Gus Dur, dari penjelasan ini kita bisa memahami pesan utama tulisannya agar tidak gegabah dan serta merta mengcopy paste Iran di tempat lain masuk di akal karena memang konteks pembelahan politiknya berbeda. 

Siapapun bisa menawarkan Islam sebagai proyek politik tapi pertanyaannya bagaimana memastikan semua yang berbeda dengan Islam tetap bisa berbeda tanpa merasa disubordinasikan dan menerimanya secara sukarela sebagai “nama” bagi kolektivitas. 

Boleh saja orang melihat Gus Dur anti penerapan pemerintahan Islam yang bersifat total. Kalau bisa lebih jeli melihatnya, sepertinya arah berpikirnya adalah bagaimana meletakkan Islam sebagai proyek hegemoni bukan dalam kerangka politik dominasi.

Ketika Gus Dur menampilkan paradoks Khomeini dalam tulisannya di bagian awal, itu adalah saat di mana Khameini sedang berada di puncak kepopuleran dan menempati posisi sebagai simbol bagi kolektivitas yang sedang mendorong perubahan Iran. 

Pertanyaan semua orang dan juga Gus Dur dalam tulisan itu adalah ketika kembali dari pengasingan dapatkah ia tetap berada dalam universalitasnya sebagai pemimpin bagi semua. 

Ataukah ia akan jatuh dalam partikularitas tertentu yang membuat rantai ekuivalensi para pendukung politiknya mengalami pemburaian. Dan terjatuh hanya merepresentasikan kepentingan kelompok tertentu saja, para mullah, dan menjadikanya despotisme moral.

Kabar baiknya kekhawatiran itu tidak terjadi. Khomeini tetap berada dalam ketidakjelasannya (universalitas) yang justru membuatnya bisa ditafsirkan dengan cara yang bermacam-macam oleh siapapun, termasuk Gus Dur. Paradoks itulah yang justru menciptakan Khomeini dan membuatnya semakin hegemonik. 

Di Indonesia tahun 1998 Gus Dur sendiri juga pernah menempati posisi penuh paradoks ini, tapi mungkin ia sudah tak ingat dengan tulisannya di majalah tempo tahun 1979 itu.

Iran-Khomeini dan Amerika memang saling berhadap-hadapan tapi sebetulnya keduanya juga saling membutuhkan lebih dari yang dipikirkan siapapun. Tapi ini baru bisa dipahami kalau diletakkan dalam pengertian dekonstruktif bukan konspiratif.

 

Referensi

Laclau, E. (2005) On Populist Reason. London: Verso.

Howarth, D. (2000) Discourse. Buckingham: Open University Press.

Tohari, A. et al. (2022) Politisasi Politik: Diskursus, Populisme, dan Demokrasi: Bagaimana Melakukan Riset Menggunakan Teori Diskursus Laclau. Yogyakarta: Sekolah Riset Satukata.

Tohari, A. et al. (2023) Diskursus dan Analisa Politik: Memahami Politik dengan Cara Tidak Biasa. Yogyakarta: Sekolah Riset Satukata.

Tohari, A. et al. (2024) Logika Populisme: Strategi Baru Kepemimpinan Demokrasi. Yogyakarta: Sekolah Riset Satukata.

Wahid, A. (1979) ‘Khomeini dan Beberapa Pertanyaan’, Tempo, No. 23, Tahun IX, 4 Agustus.