Perayaan
kemerdekaan ke 81 ini terasa sepi. Banyak berita viral mengenai penolakan
merayakannya. Alasan yang dikemukakan adalah kita belum benar-benar merdeka
jadi buat apa mengibarkan bendera. Rakyat masih dijajah oleh kelompok yang
mengangkangi sumber daya yang semestinya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Kalau
kita bawa keresahan itu dalam cerita tentang oligarki, kira-kira apa yang akan kita
dapatkan.
Pada setiap perbincangan
politik, terutama kalau pembicaraannya menyangkut soal siapa di balik semua
kekacauan dan ketidakadilan, salah satu jawaban yang sering kita dengar adalah
oligarki. Secara sederhana, kalau digambarkan, mereka adalah sekelompok elite
yang menduduki puncak piramida kekayaan di suatu negara.
Presiden,
anggota DPR, figur publik, ketua-ketua partai, bos-bos media, para jendral
militer dan kepolisian berada di bawah bayang-bayang kekuasaan kelompok yang disebut
oligarki tersebut. Mereka tidak tampil di panggung depan, tapi mereka menentukan
warna, mengatur sorot lampu, termasuk siapa yang boleh manggung dan tidak, juga
musik apa yang harusnya diputar.
Kalau kita merujuk
pada kajian politik, cerita oligarki ini mengalami perkembangan menarik. William
Reno, dalam bukunya Corruption and State Politics in Sierra Leone terbit
tahun 1995, menggunakan konsep shadow state untuk menggambarkan oligarki
beroperasi. Konsep ini dibangun untuk menjelaskan jaringan di luar pemerintahan
resmi yang terdiri dari aktor informal, pebisnis besar, dan mafia-mafia.
Lembaga-lembaga negara melemah dan dibajak untuk melayani kepentingan mereka.
Sementara
Joel S. Migdal, dalam bukunya Strong Societies and Weak States:
State-Society Relations and State Capabilities in the Third World (1988)
menggunakan konsep local strongman untuk menggambarkan aktor informal
yang memegang kendali sosial, ekonomi, dan politik di suatu wilayah. Mereka
muncul dan berkuasa ketika kehadiran negara lemah. Terdiri dari kepala-kepala
suku, tuan-tuan tanah, pemimpin-pemimpin tradisional, saudagar-saudagar kaya,
atau tokoh adat dan agama. Mereka mampu memengaruhi pemilu lokal, menentukan
figur pemimpin formal, hingga menempatkan orang kepercayaan di pemerintahan.
Bagi pembaca
yang akrab dengan buku John T. Sidel “Capital, Coercion, and Crime: Bossism
in the Philippines” (1999) akan menjumpai konsep local bossism. Dalam
konteks Filipina, Sidel menggambarkan mereka sebagai kelompok blantik kekuasaan
lokal yang memonopoli penggunaan kekerasan/paksaan dan sumber daya ekonomi. Menguasai
aset penting seperti proyek infrastruktur, izin tambang, distribusi logistik,
hingga aktivitas ilegal. Bossism menggerakkan penggunaan modal, paksaan
(koersi), dan praktik kriminal. Jabatan politik atau birokrasi dimanfaatkan untuk
meraup keuntungan pribadi serta mengamankan akumulasi kekayaan.
Dalam
konteks Indonesia, kajian-kajian serupa itu cukup ramai pada dekade pertama
pasca reformasi. Melalui terminologi politik dinasti, oligarki digambarkan
sebagai jaringan keluarga yang terbentuk dalam proses politik lokal, anggota-anggota
keluarga didistribusikan pada posisi-posisi strategis dalam birokrasi, yang secara
keseluruhan dibuat untuk mengamankan kekayaan, dan memenangkan kontestasi
demokrasi elektoral dari periode ke periode.
Dalam polemik
MBG beberapa waktu yang lalu, ada sesuatu yang menarik terkait dengan cerita
oligarki ini. Para pendukung pemerintah menyerang kelompok pemrotes dengan
argumen oligarki juga. Barisan juru bicara pemerintah mengatakan bahwa program
MBG dilakukan dalam rangka melawan oligarki yang telah lama menikmati
keuntungan ekonomi, dan dengan gurita bisnisnya, membuat anak-anak Indonesia kekurangan
gizi dan kelaparan. Mereka adalah penyebab “kebocoran” ekonomi.
Dengan argumen
ini, pemerintah ingin menunjukkan bahwa masalah kurang gizi dan kelaparan
merupakan persoalan struktural. Sehingga, bagi pemerintah, tampak aneh kalau
para pemrotes menolak MBG, dan program lainnya. Sudah bisa dilihat argumentasi tersebut
mau memasukkan para pemrotes sebagai bagian dari kekuatan oligarki yang dilawan
pemerintah. Misalnya dengan terus mengatakan bahwa demonstrasi mereka
ditunggangi kepentingan asing. Dan karena itu, sah bagi pemerintah untuk tidak
menggubris para pemrotes.
Sementara,
di sisi yang lain, para pemrotes juga menyebut bahwa perlawanan mereka
diarahkan kepada kelompok oligarki yang berada di belakang rezim saat ini. MBG,
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program-program lainnya, bukan benar-benar
dilakukan demi kepentingan rakyat, melainkan piring korupsi yang disediakan
untuk memberi makan para elite, yaitu mereka yang telah memberi dukungan kepada
kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024 lalu.
Kedua
program tersebut adalah cara untuk mengamankan sumber daya logistik sebagai modal
memenangkan kontestasi Pilpres 2029 yang akan datang. Oligarki pendukung
kemenangan Prabowo seperti sedang meminta uang kembali lewat MBG, KDMP dan
program-program lainnya.
Pada tulisan
ini, kita tidak membahas soal mana yang benar dan mana yang salah dalam
menggunakan konsep oligarki antara pendukung rezim dan para pemrotesnya. Yang
mau kita diskusikan adalah bagaimana sebetulnya konsep oligarki digunakan dalam
kajian politik Indonesia. Mungkin dengan cara ini kita bisa melihat perbedaan
konseptualisasinya. Sehingga jadi bisa dipahami kenapa ia kadang dilekatkan
pada istilah sembilan naga, dan belakangan istilah tersebut digunakan untuk
menyebut sembilan haji.
Tapi apapun
itu, dalam kajian tentang politik Indonesia, sebagai konsep analitik, istilah
oligarki sudah sangat sering digunakan. Operasionalisasi konsep ini sebetulnya
memiliki perbedaan yang cukup signifikan, antara yang sering mengaitkannya
dengan studi oligarki ala Jeffrey A. Winters, dengan studi oligarki dalam pengertian
Rex Mortimer dan Richard Robison. Dengan melihat bagaimana istilah tersebut
digunakan oleh ketiga peneliti tersebut, kita bisa melihat nanti kalau menyebut
oligarki sebetulnya lebih dekat ke pengertian yang mana, dan kenapa begitu.
Dalam
bukunya Oligarchy (2011) Winters memaksudkan oligarki sebagai figur yang
menguasai dan mengendalikan sumber daya dalam jumlah besar. Basis kekuatan
mereka memang adalah uang dan kekayaan. Tujuannya menjaga dan melipatgandakan
kekayaan. Dalam bahasa para timses, mereka ini disebut para bohir, orang kaya
yang mendanai seseorang memenangkan kontestasi elektoral.
Winters
kemudian membagi oligarki dalam empat tipe. Pertama, oligarki yang
menggunakan kekerasan langsung untuk mengamankan kekayaan, seperti para baron
di abad pertengahan (warring oligarchy). Kedua, oligarki yang
secara langsung menguasai negara untuk mengamankan kekayaan (ruling
oligarchy). Ketiga, oligarki yang terpusat pada figur kuat tertentu
yang mengendalikan politik dan kekayaan (sultanistic oligarchy). Keempat,
oligarki yang menggunakan hukum, lembaga-lembaga negara, dan politisi untuk
menjaga kekayaan mereka (civil oligarchy).
Berbeda
dengan Winters, dalam buku Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and
Politics, 1959-1965 (2006), Rex Mortimer tidak secara langsung membahas
oligarki, tapi analisisnya semacam membuka jalan memahami oligarki Indonesia,
yang terbentuk karena watak komprador dari negara Indonesia itu sendiri. Hal
ini pada gilirannya melahirkan kelompok birokrat yang diciptakan untuk melayani
sentralisasi kekuasaan. Kekayaan Indonesia, bagi Mortimer, terkonsentrasi pada
segilintir elite yang menjaga modal asing, untuk menciptakan apa yang di sebut
dengan showcase state, negara etalase yang kelihatan bagus di luar tapi
hancur di dalam.
Konseptualisasi
Mortimer ini kemudian dikembangkan Richard Robison. Setuju dengan Mortimer yang
melihat Indonesia sebagai negara komprador, Robison menambahkan bahwa hal itu justru
menjadi awal bagi terbentuknya kelas kapitalis domestik baru, yang
bertransformasi menjadi jaringan oligaki tangguh dan mampu bertahan, bahkan setelah
negara Orde Baru runtuh.
Berbeda
dengan Winters yang melihat oligarki dari sudut pandang "pertahanan
kekayaan individu" (wealth defense) secara mekanis, Robison, dengan
memakai pisau analisis ekonomi politik makro, melihat oligarki sebagai “aliansi
kelas penguasa yang memanfaatkan aparatur negara untuk melakukan akumulasi
modal”.
Terhadap
pertanyaan, kenapa reformasi dan demokrasi langsung tidak menghancurkan
oligarki? Robison mungkin lebih punya jawaban yang menarik. Menurutnya, hal itu
terjadi karena oligarki berhasil beradaptasi, melakukan reorganisasi, dan
menguasai institusi demokrasi baru (seperti pemilu, partai politik,
desentralisasi).
Kalau kita
kembali ke cerita bagaimana pemerintah dan para pemrotes masing-masing
menggunakan oligarki untuk saling menunjuk, rasa-rasanya versi oligarki
pemerintah lebih dekat ke Jeffrey Winters, sementara para pemrotes memaksudkan
oligarki dalam konseptualisasi Mortimer dan Robison.
Itulah
sebabnya, oligarki versi pemerintah hampir selalu mengaitkannya dengan
“kebocoran” ekonomi. Sedangkan para pemrotes sedang melihat persis seperti yang
disampaikan Robison, di mana oligarki, setelah menyesuaikan diri dengan
demokrasi elektoral dan politik desentralisasi, sekarang melakukan
resentralisasi kekuasaan. State capitalisme adalah skema paling cepat
untuk itu. Rezim pemerintah adalah bagian dari oligarki itu sendiri.
Mau sembilan
haji atau sembilan naga ceritanya tetap sama. Juga tidak terlalu penting siapa
sajakah yang disebut sembilan naga atau sembilan haji itu. Yang jelas saat ini
kita menyaksikan proses resentralisasinya sedang berlangsung. Dan salah satu
upayanya adalah menghilangkan oposisi dalam pemerintahan.
Referensi
Hadiz, V.R. and Robison, R. (2026) Oligarchy and the End of Reformasi in
Indonesia: Power Reorganised. 2nd edn.
Routledge.
Migdal, J.S.
(1988) Strong
Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in
the Third World. Princeton
University Press.
Mortimer, R.
(1974) Indonesian
Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959–1965. Cornell University Press.
Reno, W.
(1995) Corruption
and State Politics in Sierra Leone. Cambridge
University Press.
Sidel, J.T.
(1999) Capital,
Coercion, and Crime: Bossism in the Philippines. Stanford University Press.
Winters,
J.A. (2011) Oligarchy. Cambridge University Press.
Sekolah
Riset Satukata Yogyakarta (2024) Master
Class Teori Politik Indonesia. 14
November–12 December 2024.
0 Komentar