Dr. Amin Tohari, M.A.
Belum lama ini publik dihebohkan
dengan kasus dugaan penyadapan presiden oleh seorang mantan kepala kepolisian
republik Indonesia yang baru saja diganti dan dipindah posisi. Bola liar ini
sedang berguling-guling ke berbagai arah menyeret orang-orang yang diduga
terlibat, mulai dari seorang ketua partai, hingga dikaitkan dengan jaringan
Solo.
Dikabarkan penyadapan itu sudah
dimulai sejak 2024. Sasarannya bukan hanya presiden tapi juga tokoh-tokoh
politik lain, bahkan juga pers dan aktivis-aktivis vokal. Sontak kasus ini
berhasil menggiring publik untuk percaya bahwa presiden sedang dalam bahaya dan
musti harus mencari dalangnya. Drama politik ini cukup berhasil mengubah posisi
presiden yang awalnya menjadi objek bulan-bulanan dari kegagalan menangani
karhutla, banjir, gempa dan amburadulnya tata kelola Kopdes dan MBG, menjadi
yang harus dilindungi karena ter-“dzolimi”.
Tulisan ini tidak hendak membahas
soal apakah penyadapan itu benar-benar terjadi, apa kepentingan politik di balik
hal itu, siapa dalang dari penyadapan, keuntungan politik apa yang didapatkan,
dan sebagainya. Namun membawa cerita penyadapan lebih luas ke sesuatu yang sebetulnya
melekat dalam industri pengawasan global, di mana kita semua, sekarang ini terbenam
di dalamnya.
Tidak berselang lama dari kasus
penyadapan itu, ratusan supermarket di Prancis mengalami gangguan pada sistem
pendingin setelah diretas, banyak makanan beku rusak dan membusuk. Serangan ini
memicu kekhawatiran serius mengenai keamanan pangan di seluruh Eropa. Hal yang
sama juga terjadi di Jerman, serangan siber menyasar sistem kendali suhu lemari
pendingin di sejumlah pasar swalayan. Peretasan tersebut menyebabkan suhu
penyimpanan meningkat hingga merusak berton-ton produk makanan dan menimbulkan
kerugian ratusan ribu euro.
Di Paraguay, serangan siber
dikabarkan melumpuhkan sistem perbankan nasional, yang mengakibatkan sekitar
tiga juta nasabah kehilangan tabungan dan tidak dapat melakukan transaksi
keuangan. Kerusuhan sosial meluas di kota-kota dan presiden Pedro Allian mengundurkan
diri. Jepang juga melaporkan meningkatnya serangan siber hingga mengguncang
sistem keamanan sekitar 128 bank dan berpotensi memicu bank rush yang
membahayakan ekonomi nasional. Otoritas keuangan Malaysia juga memperingatkan sistem
perbankannya untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat perlindungan data
menyusul laporan yang menyebutkan serangan siber yang semakin masif.
Lalu apa hubungannya cerita-cerita
itu dengan penyadapan? Untuk membahasnya kita mulai dulu dengan sebuah cerita
kecil seorang calon mahasiswa doktoral yang pernah tertarik meneliti kebijakan
perlindungan data pribadi. Menurutnya dalam dunia digital data pribadi kita
sangat rentan. Kita tidak pernah tahu siapa yang mengambil keuntungan dari data
pribadi kita. Artinya sekarang semua orang terancam tidak lagi memiliki kendali
atas ruang privasinya masing-masing. Ia juga menyebutkan kasus-kasus jual beli
data pribadi kepada perusahaan-perusahaan yang didasari motif keuntungan
ekonomi.
Tentu saja isu yang hendak
ditelitinya sangat penting, dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Hanya
saja, kalau kita perhatikan lebih jauh, sebetulnya ada sesuatu yang tidak ia
sadari dari caranya mengajukan pertanyaan sehingga menjadi tautologis.
Maksudnya, apakah pertanyaan tentang perlindungan data pribadi itu masih relevan
diajukan ketika kita semua sekarang terhubung dalam dunia digital, di mana
dalam dunia tersebut apa yang disebut privasi dan data pribadi hanyalah ilusi.
Ketika seseorang memutuskan untuk
terhubung dengan dunia digital, ia dengan otomatis mengunggah datanya secara
sukarela untuk dipakai dan dikelola platform digital. Hanya disisakan sedikit
keyakinan semu bahwa akun miliknya tidak dapat dengan mudah diretas oleh orang
lain. Tapi kita menyaksikan ada banyak sistem yang bobol, ada banyak kloning
akun terjadi, ada banyak kasus pembajakkan dan penipuan yang beroperasi lewat
medium digital.
Siapapun bisa dengan sangat mudah
dicari jejak-jejak digitalnya meskipun itu sudah terhapus sekian lama. Dunia
digital sebetulnya merupakan tempat pencatatan skala raksasa. Apapun yang
pernah diunggah ke dalamnya tidak pernah benar-benar hilang selamanya. Selalu
ada cara memanggilnya kembali dan ditampilkan lagi untuk
kepentingan-kepentingan tertentu.
Kita mendapati sesuatu yang
penting di sini. Dunia digital, media sosial dan apapun yang terkait dengan itu,
meskipun selalu dikatakan sebagai era kemajuan, namun sesungguhnya merupakan mesin
penyadapan skala global yang dijalankan dengan sangat canggih sehingga siapapun
tidak merasa kalau ia sedang menginput data pribadinya dengan suka cita.
Abad digital sebetulnya adalah
abad penyadapan paling telanjang. Perangkat penyadapan ini dilengkapi dengan
berbagai ilmu dan teknik yang dikesankan keren menguasainya. Perhatikan saja
misalnya penambangan data (data mining), mesin pintar (machine
learning), gudang data (data warehouse), dan lain sebagainya, semua
bekerja persis sama dengan prinsip-prinsip penyadapan.
Dan penyadapan itu sendiri terjadi
setiap hari dalam skala yang sangat masif tanpa membuat siapapun merasa
disadap. Mulai dari belanja online, posting status di media sosial, membeli
tiket kereta api dan pesawat, mengurus SKCK dan visa, belanja di swalayan,
parkir otomatis, membuat akun bank, malaporkan kehilangan, membeli smartphone,
mengirim dan menerim email, main game dan lain sebagainya.
Data anda tercatat di banyak
sekali pusat-pusat penyadapan yang masing-masing melakukan perekaman data untuk
keperluan yang berbeda-beda. Mulai dari rumah sakit, kampus, sekolah-sekolah,
kantor keluharan, dinas kependudukan dan catatan sipil, Badan Pusat Statistik, kantor
pajak, bandara dan stasiun, kantor urusan pertanahan, pusat-pusat perizinan, Komisi
Pemilihan Umum dan sebagainya. Semua institusi-institusi tersebut tidak bisa
beroperasi tanpa melakukan perekaman data. Jadi data kita tercatat, terekam,
tersadap di mana-mana tanpa kita menyadarinya.
Perekaman atau penyadapan data itu
dilakukan semakin detail untuk meningkatkan kepresisian. Mulai dari nama,
alamat, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor telepon seluler, akun media
sosial, catatan kriminal, nomor NPWP, golongan darah, sidik jari, riwayat
pendidikan, kartu keluarga, bentuk wajah, kornea mata, dan seterusnya. Siapapun
yang akan mendaftar sebagai pegawai, entah pegawai swasta maupun pegawai
pemerintah akan dimintai syarat data yang makin lama makin banyak, makin rumit,
dan makin rinci.
Tanpa kita sadari CCTV sekarang,
terutama di wilayah urban, dipasang di mana-mana dan merekam semua yang bisa dijangkaunya,
siapa saja. Semua ingin mengawasi apapun dan siapapun secara real time. Kita
semua direkam dan disadap tanpa izin atas nama pengawasan, atas nama keamanan. Mereka
melihat kita dari tempat di mana kita tidak bisa melihat mereka.
Sudah tentu perekaman dilakukan
untuk keperluan pengaturan. Pengendalian merupakan tujuan terpenting dari
perekaman data. Pengaturan dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang lembek
dan mudah diatur.
Kita semua sekarang seperti
narapidana yang diawasi oleh sistem penjara selama dua puluh empat jam. Tidak
ada yang pernah mempersoalkan sistem penyadapan ini. Semua seolah lumrah dan
legal saja. Bahkan untuk melegitimasinya kita dibuat seolah sudah menjadi
masyarakat modern yang maju, masyarakat digital, masyarakat 4.0 atau 5.0, dan
seterusnya.
Yang terakhir, apa yang disadap
bukan lagi data tentang kita seperti nama, alamat, tanggal lahir dan sebagainya
tapi juga pikiran. Apa yang disebut dengan kecerdasan buatan, sama seperti
bentuk-bentuk teknologi lainnya, dibuat untuk menyadap pikiran kita, mengetahui
apa yang kita pikirkan dan rasakan, bahkan menyediakan bahan untuk dikonsumsi
oleh pikiran kita.
Referensi
Foucault, M.
(1977) Discipline and punish: The
birth of the prison. Translated
by A. Sheridan. New York: Vintage Books.
Ball, K. and
Snider, L. (eds.) (2013) The
surveillance-industrial complex: A political economy of surveillance. London: Routledge.
Grant, A.
(2025) Digital dictatorship: How
technology engineers obedience without force.
Vij Books.

0 Komentar